[email protected] +1234567890 242 West Main street, Ohio

Terkait Sejumlah Rumah dan Ruko Milik Valentina Dieksekusi, PN Malang Benarkan, Pelaksanaannya Harus Sesuai Amar Putusan

Eksekusi rumah milik Dr Valentina pada 26 Juli 2022 oleh Pengadilan Negeri Malang.(ist)
Eksekusi rumah milik Dr Valentina pada 26 Juli 2022 oleh Pengadilan Negeri Malang.(ist)

Ayonews, Malang
Sejumlah rumah dan ruko di Kota Malang dieksekusi PN Malang pada 21 hingga 26 Juli 2022.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Malang, Syafruddin membenarkan bahwa pihak PN Malang melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah obyek milik Dr Valentina dan rumah dua dokter  milik dr Gladys AdiPranoto dan Gina Gratiana di Jl Pahlawan Trip Blok B 6 dan 7, Oro-oro Dowo, klojen, Kota Malang dan sejumlah ruko.

"Dasarnya karena adanya permohonan lelang. Salah satu pemohon lelang sebuah ruko bernama Lilik Indrawati. Jadi bukan dari pokok perkara (PK 598)," ujarnya saat ditemui wartawan di Pengadilan Malang pada Selasa (16/8/2022).

Syafruddin mengungkapkan, dilihat dari register dan ditanyakan pada panitera muda, perkaranya bukan dari PK 598. 

"Jadi termohonnya itu seorang laki-laki yang saya lupa namanya. Jadi eksekusi itu berdasarkan permohonan lelang," tegasnya. 

Disinggung soal eksekusi pengosongan yang dilakukan PN Malang pada 21 hingga 26 Juli seharusnya tidak dilakukan karena amar putusan PKnya bersifat Non Eksekutabel, Syafruddin menegaskan bahwa pihaknya saat membuka register di SIPP yang muncul pemenang lelang berdasarkan Penepatan No 14 Tahun 2022. 

"Kalau dari register itu tidak terlihat perkara pokok PK 598 Tahun 2016. Dalam register itu hanya No 14 itu eksekusi hak tanggungan, saya nggak paham ceritanya kalau kemudian jadi sita jaminan," tambahnya. 

Syafruddin menjelaskan kalau hak tanggungan itu sertifiat diagunkan. Dia tidak mengetahui kalau dua dokter pemilik rumah itu memegang sertifikat aslinya. 

"Saya tidak tahu itu. Saya hanya membuka dari SIPP kalau dasar eksekusi ini Penetapan No 14 tahun 2022. Saya buka riwayatnya eksekusi dilakukan karena dasarnya lelang," tegasnya.

Ditanya soal apakah ada permohonan lelang dari perintah pengadilan ke KPKNL, dia mengaku tak tahu. 

"Dilelang oleh KPKNL. Itu yang terbaca di SIPP. PK 598 itu pokok perkaranya. Tersendiri. Penetapan no 14 juga tersendiri," ungkapnya.  

Terkait dengan adanya kepemilikan sertifikat asli yang dipegang oleh dua dokter itu, kemudian apakah pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk mengubah sertifikat, Syafruddin tidak menjawab. 

"Wujud yang sudah dilelang rumah toko per 21 Juli 2022. Soal rumah di Pahlawan Trip Blok B 6 dan 7 saya tidak paham. Dari SIPP terkait perkara pokoknya tidak ada kaitannya dengan 598 karena di SIPP saya klik, tidak ada data-data yang lain," jelasnya.

Meski demikian, Syafruddin bersedia menjelaskan soal amar PK tapi bukan pada perkara 598 tersebut. 

Dia menegaskan bahwa dalam pertimbangan sebelum putusan itu memang ada yang didalilkan barang-barang apa saja yang digugat.

"Tapi yang dikabulkan itu harus di amar putusan. 

"Soal pembagian harta, nanti muncul di amar. Perlu pembuktian di petitum apa yang diminta penggugat. Secara ex officio, bunyi petitum kalau salah bisa diperbaiki. Dalam petitum tidak bisa menambah dari satu jadi dua. Tapi diperbaiki yang satunya saja," urainya.

Biasanya, ternyata di amar tidak sama dengan di petitum. Menurutnya di amar putusan tidak diuraikan seperti di petitum. 

"Makanya harus ada upaya hukum baru. Di tingkat Banding ada gak diperbaiki amar itu? Misalnya di tingkat banding ada yang diperbaiki. Nah di PK ada gak menguraikan obyek-obyeknya?

Soal PK 598, Syafruddin mengelak bahwa dirinya tidak membaca putusan PK 598 itu, jadi tidak bisa menguraikannya.

Meski demikian, dalam persoalan marital beslag (sita marital) Syafruddin menjelaskan ketika putusan itu ada, pelaksanaannya para pihak harus sama-sama mengakui obyeknya.

"Misalnya obyeknya A, B, C, D, diketahui para pihak. dan ini yang dipermasalahkan para pihak. Ini punya saya, ini punya dia, tapi yang dipermasalahkan kan obyek itu," tambahnya. 

Syafruddin mengiyakan kalau obyek-obyek yang disengketakan harusnya tercantum dalam amar putusan.  

"Jadi nanti jangan salah eksekusi. Apalagi pada obyek yang bersertifikat. Harus dicantumkan sertifikat A, B, C, jangan sampai saat eksekusi pengembalian pada yang berhak jadi salah. Jangankan itu, ukuran satu meter saja menentukan eksekusi itu," tandasnya.
(SN)