[email protected] +1234567890 242 West Main street, Ohio

Peneliti BRIN Minta Ketua DPR RI Puan Maharani Mengoptimalkan Pengawasan Terkait Nasib Hajat Hidup Rakyat Banyak

Peneliti BRIN, Aisah Putri meminta Ketua DPR RI untuk meminta pemerintah lebih mementingkan hajat hidup orang banyak.(ist)
Peneliti BRIN, Aisah Putri meminta Ketua DPR RI untuk meminta pemerintah lebih mementingkan hajat hidup orang banyak.(ist)

Ayonews, Jakarta
Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas mengungkapkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibandingkan membenahi kondisi ekonomi masyarakat.

Survei tersebut seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah.

"Dalam situasi ini, bertubi-tubi terkait ekonomi publik. Yang pertama, pandemi memukul ekonomi menengah bawah. Pedagang kecil yang berdagang di ruang publik yang mengharapkan kehadiran langsung,” ujar Aisah Putri peneliti BRIN.  

Di sisi lain, lanjut Aisah, ada banyak persoalan ekonomi berkaitan dengan hilangnya minyak bersamaan dengan kebutuhan publik, lalu akibatnya ada kenaikan harga, termasuk kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut dia, suara masyarakat yang disampaikan lewat hasil survei tersebut seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah. 

“Ini jadi catatan untuk pemerintah untuk mengevaluasi juga. Itu yang dipikirkan oleh publik bahwa membayangkan pemerintah tidak fokus pada kepentingan publik untuk ekonomi tetapi membangun ibu kota negara,” sebut wanita yang akrab disapa Puput ini.

Selain pemerintah, dia juga menyoroti parlemen yang seharusnya bisa mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak esensial.

Ia pun berharap DPR yang kini dipimpin Puan Maharani mesti mampu untuk mengoptimalkan pengawasan terkait nasib hajat hidup rakyat banyak ini.

“Seharusnya tetap ada fungsi pengawasan dan legislasi yang menyeimbangkan apakah memang bentukan IKN tepat dilakukan saat ini. Apakah menggelontorkan uang untuk Pemilu serentak secara bersamaan semua di tahun sama di 2024 bersamaan dengan IKN dipaksakan juga? Paling tidak itu jadi evaluasi pemerintah dan parlemen,“ tutup Puput. 

Dalam catatan Puput, pemerintah dan parlemen kompak, gerak cepat mengesahkan UU IKN pada awal tahun ini. 

Di sisi lain, sambung Puput, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong ekonomi rakyat misalnya Bantuan Subsidi Upah, BLT minyak goreng, Kartu Prakerja  dan sebagainya. 

“Namun sayang, berita baik tersebut kadang tertutupi dengan polemik politik macam presiden tiga periode dan penundaan pemilu,” ujarnya. 

One